JIS DIminta Diserahkan Saja ke Pemprov DKI

Anggota Komisi B DPRD DKI Gilbert Simanjuntak menyarankan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk mengambil alih pengelolaan Jakarta International Stadium (JIS), velodrome hingga Taman Ismail Marzuki (TIM).
"Ya, dievaluasi kalau perlu operasional dari pemerintah, diambil alih dinas saja," kata Gilbert kepada wartawan di Jakarta, Sabtu.
Politkus PDIP itu menjelaskan, pengambilalihan oleh Pemprov DKI ini diharapkan dana APBD bisa dialokasikan.
Sedangkan badan usaha milik daerah (BUMD) yang bersifat pusat pendapatan (revenue center) bisa memberikan pembagian laba (dividen).
Dia menduga PT Jakarta Propertindo (Jakpro) kesulitan membayar dividen dengan Pemprov DKI karena beban operasional yang besar.
Ia memberikan contoh JIS yang biaya operasionalnya memakan biaya sebesar Rp80 miliar dan hingga kini belum banyak disewa masyarakat.
Oleh karena itu, katanya, dia berharap Pemprov DKI segera melakukan evaluasi mengingat banyaknya tugas yang dikerjakan oleh PT Jakpro.
相关文章
Jokowi Resmi Terbitkan PP Kenaikan Gaji PNS, Segini Rincian Tiap Golongan
JAKARTA, DISWAY.ID- Gaji PNS atau ASN naik tahun 2024.Ada kenaikan gaji kenaikan gaji pokok mulai da2025-06-10Apa Boleh Tamu Hotel Bungkus Makanan Usai Sarapan di Restoran?
Jakarta, CNN Indonesia-- Banyak hotelbiasanya menyediakan fasilitas sarapan untuk tamunya di restora2025-06-10Ratusan Perda Diskriminatif Terhadap Gender, Perempuan Jadi Sasaran
Jakarta, CNN Indonesia-- Saat ini, masih banyak aturan pemerintah daerah (perda) yang bersifat diskr2025-06-10FOTO: Karakter Taylor Swift Jadi Sorotan di Pameran Kue Birmingham
Jakarta, CNN Indonesia-- para seniman dan pembuat kue dari seluruh dunia mencoba2025-06-10Meski Sudah Usung Anies, PKB Akui Dapat Tawaran Koalisi KIM untuk Pilkada Jakarta
JAKARTA, DISWAY.ID- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengaku dapat ajakan dari Koalisi Indonesia Maju2025-06-10Klarifikasi Setwapres: Land Cruiser Penabrak Motor Bukan Kendaraan Dinas, Stiker Tidak Resmi
JAKARTA, DISWAY.ID -Kesekretariatan Wakil Presiden Republik Indonesia (Setwapres) membantah jika mob2025-06-10
最新评论